Dasar Hukum Waris Islam di Indonesia: An-Nisa 11, 12, 176 dan KHI

Banyak keluarga Muslim di Indonesia membagi warisan mengikuti kebiasaan keluarga atau kesepakatan lisan. Cara itu belum tentu salah, tetapi tanpa landasan yang jelas, pembagian bisa melenceng dari ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Di Indonesia ada dua rujukan utama yang saling melengkapi: Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Al-Qur'an: sumber utama bagian warisan

Al-Qur'an mengatur pembagian warisan secara rinci, terutama dalam tiga ayat surah An-Nisa. Ayat-ayat ini menjadi rujukan pertama sebelum aturan teknis apa pun.

• An-Nisa 4:11 — mengatur bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1; seorang anak perempuan tunggal mendapat 1/2, dua anak perempuan atau lebih mendapat 2/3; serta bagian ayah dan ibu ketika pewaris meninggalkan anak.
• An-Nisa 4:12 — mengatur bagian suami (1/2, atau 1/4 bila ada anak) dan istri (1/4, atau 1/8 bila ada anak, dibagi bersama bila lebih dari satu istri), serta bagian saudara seibu dalam kasus kalalah.
• An-Nisa 4:176 — mengatur kasus kalalah, yaitu pewaris yang tidak meninggalkan anak dan ayah, dengan bagian saudara kandung: saudara laki-laki dan perempuan 2:1, seorang saudara perempuan 1/2, dan dua saudara perempuan atau lebih 2/3.

Ketiga ayat ini bersifat pokok. Mereka menetapkan angka dan perbandingan, tetapi tidak merinci seluruh prosedur administratif di Indonesia. Di sinilah KHI berperan.

Kompilasi Hukum Islam: pedoman operasional di Indonesia

KHI disusun sebagai pedoman bagi umat Islam dan lembaga peradilan agama, dan diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Bagian kewarisan terdapat dalam Buku II, Pasal 171 sampai 214. KHI bukan undang-undang, melainkan kompilasi yang membantu hakim dan masyarakat menerapkan hukum waris secara lebih terarah.

Beberapa pasal yang sering dipakai antara lain:

• Pasal 171 — memuat definisi dasar seperti pewaris, ahli waris, harta warisan, wasiat, dan hibah. Pasal ini juga menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang beragama Islam dan tidak terhalang hukum.
• Pasal 173 — mengatur penghalang mewarisi: ahli waris yang dipidana karena membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris, atau yang memfitnah pewaris dengan tuduhan pidana ancaman lima tahun ke atas.
• Pasal 185 — mengatur ahli waris pengganti. Cucu yang orang tuanya wafat lebih dahulu dapat mengambil bagian orang tuanya, lalu dibagi 2:1 menurut jenis kelamin.

Perlu dicatat, syarat beragama Islam bagi ahli waris berada di Pasal 171, bukan di Pasal 173. Pasal 173 hanya memuat penghalang karena perbuatan pidana tertentu.

Bagaimana keduanya dipakai bersama

Al-Qur'an memberi prinsip dan angka bagian. KHI memberi definisi, urutan, dan prosedur yang memudahkan penerapan di Indonesia. Pengadilan Agama pada umumnya merujuk keduanya: ayat Al-Qur'an sebagai sumber syariat, KHI sebagai pedoman teknis.

Karena itu, ketika menghitung warisan, langkah pertama adalah memastikan siapa saja ahli waris yang hidup saat pewaris wafat, lalu menentukan bagian masing-masing berdasarkan An-Nisa 4:11, 4:12, dan 4:176. Setelah itu, periksa apakah ada ketentuan KHI yang relevan, misalnya ahli waris pengganti atau penghalang mewarisi.

Contoh sederhana

Bapak Hendra wafat dan meninggalkan seorang istri, seorang ibu, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Harta warisan bersih setelah utang dan wasiat adalah Rp72.000.000. Seluruh ahli waris Muslim dan tidak ada penghalang.

1. Istri mendapat 1/8 karena ada anak: Rp9.000.000.
2. Ibu mendapat 1/6 karena ada anak: Rp12.000.000.
3. Sisa harta: Rp72.000.000 − Rp21.000.000 = Rp51.000.000.
4. Sisa dibagi kepada anak dengan perbandingan 2:1. Anak laki-laki: Rp34.000.000; anak perempuan: Rp17.000.000.

Jumlah seluruh bagian: Rp9.000.000 + Rp12.000.000 + Rp34.000.000 + Rp17.000.000 = Rp72.000.000. Angka ini pas dan dapat diperiksa ulang.

Hal yang perlu diketahui dan langkah praktis

Al-Qur'an dan KHI tidak selalu menjawab semua situasi secara rinci. Dalam kasus tertentu, seperti anak dalam kandungan, orang hilang, atau ahli waris non-Muslim, ulama dan praktisi dapat berbeda pendapat. Untuk kasus yang rumit, konsultasikan kepada Pengadilan Agama, notaris/PPAT, atau ustadz yang memahami faraid dan KHI. Artikel ini bersifat informasi umum, bukan fatwa atau nasihat hukum.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan keluarga:

• Kumpulkan dokumen dasar: kartu keluarga, akta kematian, dan bukti hubungan keluarga.
• Daftar seluruh harta dan utang pewaris sebelum menghitung.
• Tentukan ahli waris yang hidup saat pewaris wafat, termasuk yang mungkin terhalang.
• Hitung bagian dengan merujuk An-Nisa 4:11, 4:12, dan 4:176, lalu cocokkan dengan KHI.
• Periksa kembali total bagian agar tidak ada selisih.
• Bila perlu, mintakan penetapan ahli waris atau konsultasi ke Pengadilan Agama.

Untuk memeriksa hasil hitungan, IndoWaris dapat menggambar silsilah keluarga dan menghitung bagian sesuai kaidah ini. Dengan begitu, musyawarah keluarga berangkat dari angka yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.