Hibah kepada Satu Anak Sebelum Wafat: Apakah Dihitung dalam Warisan?

Hibah Bukan Warisan, tetapi Tetap Perlu Dibicarakan

Dalam banyak keluarga Muslim, orang tua memberikan rumah, sawah, atau uang kepada salah satu anak saat masih hidup. Niatnya bisa bermacam-macam: membantu anak yang sedang kesulitan, membiayai usaha, atau menyiapkan tempat tinggal. Ketika orang tua wafat, anak lain sering bertanya: apakah harta yang sudah dihibahkan itu masih dihitung sebagai warisan?

Jawaban singkatnya: hibah yang sah dan sudah tuntas bukan otomatis menjadi harta warisan. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris pada saat wafat, setelah dikurangi utang, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat. Al-Qur'an An-Nisa 4:11 juga menyebut pembagian dilakukan setelah wasiat dan utang dipenuhi. Namun, dalam keluarga, hibah kepada satu anak tidak bisa dilepaskan dari soal keadilan, transparansi, dan bukti.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya sah atau tidak, tetapi juga apakah hibah itu akan diperhitungkan ketika warisan dibagi. Di sinilah KHI memberi rambu penting.

Apa Kata KHI tentang Hibah kepada Anak?

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II mengatur kewarisan, wasiat, dan hibah. Dua pasal yang sering dikutip adalah Pasal 210 dan Pasal 211. Secara garis besar, KHI Pasal 210 mengatur batas dan syarat hibah, sedangkan Pasal 211 menyebut bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Kata kuncinya adalah dapat, bukan wajib selalu. Artinya, KHI membuka pintu agar hibah orang tua kepada anak tidak otomatis diabaikan dalam pembagian warisan. Namun, penerapannya bergantung pada fakta: apakah hibah benar-benar sudah diserahkan, apakah ada bukti, apakah nilai hibah wajar, dan apakah para ahli waris sepakat untuk memperhitungkannya.

Perlu dibedakan pula antara hibah dan wasiat. Hibah dilakukan saat orang tua masih hidup dan harta benar-benar berpindah. Wasiat adalah pesan untuk memberi harta setelah wafat, dengan batas maksimal sepertiga harta menurut KHI. Wasiat kepada ahli waris juga memiliki syarat tersendiri, antara lain persetujuan ahli waris lain. Karena itu, jangan mencampuradukkan hibah rumah yang sudah dibalik nama dengan wasiat yang belum dijalankan.

Mengapa Hibah kepada Satu Anak Mudah Menjadi Sengketa?

Ada beberapa sebab yang sering muncul:

• Tidak ada bukti tertulis. Hibah hanya diucapkan di depan keluarga, tanpa akta, saksi, atau catatan nilai.
• Harta belum benar-benar berpindah. Sertifikat masih atas nama orang tua, sehingga secara hukum harta itu masih tampak sebagai harta pewaris.
• Nilai hibah jauh lebih besar daripada bagian yang wajar bagi anak tersebut, sehingga anak lain merasa tidak adil.
• Hibah diberikan saat sakit keras. Sebagian ulama memperselisihkan apakah hibah seperti ini dipersamakan dengan wasiat. Karena itu, perlu konsultasi.
• Tidak ada musyawarah. Anak lain baru mengetahui setelah orang tua wafat, sehingga muncul rasa dikhianati.

Dalam Islam, orang tua dianjurkan berlaku adil kepada anak-anaknya. Namun, adil tidak selalu berarti setiap anak harus menerima jumlah yang sama persis saat hibah. Kebutuhan, kondisi, dan kesepakatan keluarga bisa berbeda. Yang penting, keputusan itu diketahui dan dipahami, bukan disembunyikan.

Contoh Perhitungan: Jika Hibah Diperhitungkan

Misalkan Pak Ahmad wafat meninggalkan istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Setelah utang dan biaya jenazah dibayar, harta warisan yang tersisa Rp600 juta. Saat hidup, Pak Ahmad pernah menghibahkan rumah senilai Rp180 juta kepada Budi, salah satu anak laki-lakinya. Keluarga sepakat memperhitungkan hibah itu berdasarkan semangat KHI Pasal 211.

Langkahnya: jumlahkan harta warisan dan nilai hibah yang akan diperhitungkan.

Istri mendapat 1/8 karena ada anak: Rp780 juta x 1/8 = Rp97.500.000. Sisa Rp682.500.000 dibagi kepada dua anak laki-laki dan satu anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Jumlah bagian anak = 2 + 2 + 1 = 5 bagian. Satu bagian = Rp682.500.000 : 5 = Rp136.500.000.

• Budi sebagai anak laki-laki: 2 x Rp136.500.000 = Rp273.000.000. Karena sudah menerima hibah Rp180.000.000, ia menerima tambahan Rp93.000.000 dari harta warisan.
• Anak laki-laki kedua: Rp273.000.000.
• Anak perempuan: Rp136.500.000.

Jumlah yang dibagikan dari harta warisan: Rp97.500.000 + Rp93.000.000 + Rp273.000.000 + Rp136.500.000 = Rp600.000.000. Pas. Jika hibah tidak diperhitungkan, hasilnya tentu berbeda dan Budi akan menerima lebih banyak secara keseluruhan. Inilah sebabnya kesepakatan keluarga dan bukti hibah menjadi sangat penting.

Langkah Praktis Sebelum dan Sesudah Hibah

1. Pastikan harta benar-benar berpindah. Untuk tanah atau rumah, lakukan balik nama atau minimal buat akta hibah di hadapan PPAT/notaris. Untuk uang, simpan bukti transfer dan catatan tanggal.
2. Catat nilai hibah saat diberikan. Nilai rumah tahun 2010 tentu berbeda dengan nilai tahun 2026. Simpan dokumen penilaian atau kesepakatan nilai.
3. Bicarakan secara terbuka. Libatkan anak-anak lain atau minimal beri tahu bahwa ada hibah. Kerahasiaan yang berlebihan sering menjadi sumber konflik.
4. Pertimbangkan keadilan antar-anak. Jika hibah sangat besar kepada satu anak, keluarga dapat sepakat bahwa hibah itu diperhitungkan saat warisan dibagi.
5. Konsultasikan kasus khusus. Hibah saat sakit keras, hibah yang belum balik nama, atau hibah yang menghabiskan hampir seluruh harta sebaiknya dikonsultasikan kepada Pengadilan Agama, notaris/PPAT, atau ustadz yang memahami faraid.

IndoWaris dapat membantu menggambarkan silsilah keluarga dan menghitung bagian para ahli waris, termasuk ketika keluarga ingin membandingkan skenario dengan atau tanpa memperhitungkan hibah.

Penutup: Sah Secara Hukum, Rukun Secara Keluarga

Hibah kepada satu anak tidak otomatis salah. Hibah yang sah dan tuntas adalah pemberian saat hidup, bukan warisan yang harus dibagi ulang. Namun, KHI Pasal 211 memberi ruang agar hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena itu, sejak awal keluarga perlu terbuka, mencatat, dan bermusyawarah.

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan fatwa atau nasihat hukum. Untuk kasus nyata, terutama yang melibatkan tanah, wasiat, atau ahli waris yang berselisih, sebaiknya minta pendapat Pengadilan Agama, notaris/PPAT, atau ustadz yang berkompeten.